Bangun Desaku: Juni 2014

Minggu, 29 Juni 2014

Fasilitator bangun desaku berparpartisipasi dalam acara karya bakti tni di Mateng.

Pembukaan Karya Bhakti TNI-AD di Mateng

Sulbarnews.com--Tepat pukul 09.00 Wita pagi tadi, jumat (23/5/14), rombongan Panglima Kodam (Pandam) VII wirabuana tiba di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dalam rangka membuka pelaksanaan Upacara Karya Bhakti TNI-AD skala besar tingkat Kodam VII Wirabuana yang dipusatkan di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Pangdam VII Wirabuana, Mayor Jendral TNI Bachtiaryang memimpin secara langsung upacara tersebut. Turut hadir, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin, Bupati Mamuju Tengah, DR. Junda Maulana, Kapolres, Dandim 1418 Mamuju, kepala BKKBN Sulawesi Barat, para pimpinan SKPD lingkup Mamuju Tengah, para tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan ratusan peserta upacara.
Selain agenda upacara Karya Bhakti TNI-AD skala besar tingkat Kodam VII Wirabuana, kedatangan Pangdam bersama rombongan juga untuk melaksanakan sejumlah program kerja bakti skala besar, khususnya di bidang teritorial.
Menurut Pangdam VII Wira Buana, Mayjend TNI Bachtiar, sasaran pelaksanaan karya Bakhti di Daerah Otonomi Baru (DOB) Mamuju Tengah ini, yakni kegiatan fisik dan Non fisik. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 23 mei-22 juni 2014.
Untuk kegiatan fisik seperti perbaikan jembatan, bendungan, gorong-gorong, Normalisasi sungai dan perbaikan tanggul. Sementara untuk kegiatan non fisik, seperti penyuluhan Anti Narkoba, kerjasama TNI-AD dengan BNN dan Dinas Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan dan KB, termasuk penyuluhan KB Pria, dalam bentuk Vasektomi, TNI-AD bekerjasama dengan BKKBN Provinsi, dan Dinas Kesehatan.
Selain itu, kegiatan non fisik lainnya berupa Penyuluhan Kewaspadaan Bangsa, dan Bela Negara, penyuluhan 4 konsensus dasar Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, Penyuluhan Kamtibmas, dan Kesadaran Berlalu Lintas, Penyuluhan Pertanian, dan Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bencana, serta pemutaran film dan panggung hiburan bagi masyarakat Mamuju Tengah.
"Jadi, kegiatan fisik dan Non fisik ini akan terlaksana selama satu bulan. Semua sudah kita kerja samakan sesuai dengan SKPD dan Instansi yang terkait,"Katanya.
Kegiatan sosial lainnya, Kata Bachtiar juga akan dilaksanakan, seperti Operasi bibir sumbing, Operasi katarak, Operasi vasektomi, Sunatan massal dan Pengobatan gratis.
"Semua sudah siap, dari Dinas Kesehatan, BKKBN Sulbar dan instansi terkait akan bekerja untuk melayani seluruh kegiatan tersebut,"Ungkap, Bachtiar
Dalam kesempatan ini juga, Pemkab Mamuju Tengah bersama pihak TNI membagi-bagikan sembako sebanyak 2300 kantong untuk Masyarakat.

Kamis, 26 Juni 2014

Rapat kordinasi bersama fd wil kec topoyo tahap ke 2

Rabu, 25 Juni 2014

Pemprov Usul Perpanjangan Jabatan Bupati Mateng

MAMUJU, FAJAR

Mon,23 June 2014 | 10:18

Pemprov Sulbar mengusulkan perpanjangan jabatan karteker Bupati Mamuju Tengah (Mateng) Junda Maulana, ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Kepala biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sulbar, Haeruddin Anas, mengatakan Junda dianggap berhasil memimpin pemerintahan di daerah itu, sehingga jabatannya sebagai karteker bupati diusulkan untuk diperpanjang.

Rabu, 11 Juni 2014

Rapat kordinasi bangun desaku ol asisten 2 pamkab mateng, bersama kepla desa sasaran program dan fasilitator

Selasa, 10 Juni 2014

Mengidentifikasi usulan di desa sasaran bangun desaku

Senin, 09 Juni 2014

Kegiatan Sosialisasi BAngun Desaku di Kantor Kecamatan Topoyo, kab Mateng Prov sulbar

Kamis, 05 Juni 2014

Pemkab Mateng Bangun Desa, Adakan Seleksi Fasilitator

Mateng (malaqbi.com) - Awal Bangun Desaku, pemerintah kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) mengadakan seleksi fasilitator, melalui ujian dengan serangkaian tes seperti wawancara dengan lima penguji dari Inspektur Inspektorat Drs. Abdul Aziz Andi Jaya, Kepala Badan Pemdes Kesbang dan Linmas M. Ramlie Shalawat, Staff Khusus bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Ekonomi Keluarga dan Masyarakar Imam Fadli Haruna SPt,Asiaten II Drs. Eman Hermawan.

Pola ujian sendiri diadakan dengan tiga tahap yaitu tes tertulis, wawancara dan penguasaan komputer dan penguasaan Informasi Teknologi (IT).

Peserta ujian sendiri berjumlah 59 orang dan akan dipilih 25 orang untuk masing-masing satu orang memfasilitasi dua desa.

Kualifikasi peserta ujian fasilitator meliputi pengalaman kerja, kemampuan bekerja dan motivasi dalam bekerja dengan pendidikan terakhir peserta ujian minimal D3 dan bukan PNS, TNI dan Polri.

Nantinya dari 25 orang yang terpilih akan memfasilitasi program desa untuk menjadi program usulan yang dipadukan dengan program pemerintah kabupaten dengan masa bakti satu tahun. Namun program yang diajukan harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Kepala Badan Pemdes Kesbang dan Linmas Pemkab Mateng, M. Ramlie Shalawat mengatakan bahwa fasilitator bangun desaku harus benar-benar diseleksi untuk kemudian diadakan pelatihan dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli dibidangnya agar ketika mulai bertugas para fasilitator mampu mengawal. Desa untuk membuat program-program andalan yang mengarah pada kemajuan desa tersebut.

Senada dengan hal tersebut, staff khusus Imam Fadli Spt menegaskan bahwa seorang fasilitator harus mampu mengenal profil sebuah desa agar program pembangunan tepat sasaran, begitupun mengenai administrasi fasilitator harus menguasai tehnik pelaporan penggunaan anggaran dari pemerintah kabupaten Mamuju Tengah.

Diharapkan fasilitator bangun desaku mampu menjadi jembatan dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten untuk membawa desa menjadi lebih baik.

PUEKa dan Harapan Kesejahteraan

MEREALISASIKAN kesejahteraan rakyat selalu menjadi mimpi besar bagi seorang pemimpin, baik di tingkat nasional, hingga tingkat kepala desa sekalipun. Dan visi suatu daerah muaranya selalu pada pencapaian kesejahteraan, meski realisasinya tidak pernah sempurna.
Demikian halnya dengan salah satu program andalan Pemkab Mamuju Tengah (Mateng) di bawah kepemimpinan DR Junda Maulana. Demi mewajudkan masyarakat yang sejahtera, program Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga (PUEKa) menjadi prioritas kedua setelah program Bangun Desaku. Semuanya muaranya juga untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam sosialisasi PUEKa di Mateng, Junda Maulana dihadapan para kepala SKPD, pengurus PAUD menyampaikan bahwa dalam kondisi masyarakat yang lemah, peran pemerintah dibutuhkan untuk melakukan intervensi dalam menumbuhkan semangat mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka. Di sinilah kemudian dituntut kreatifitas pemerintah dalam membuat terobosan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat agar bisa beranjak dari keterpurukannya.
Dari ruang inilah Pemkab Mateng menginisiasi sebuah program yang terintegrasi, dimana PAUD menjadi cikal bakal pengembangan usaha ekonomi keluarga, dan tercapainya derajat kesehatan masyarakat, serta terbangunnya kualitas pendidikan di Mateng.
Olehnya, memalui PAUD diharapkan menjadi jantung pergerakan dan sekaligus poros tumbuhnya ekonomi keluarga berbasis partisipasi para kaum ibu. Di sebut terintegrasi, karena di PAUD, para ibu dengan waktu lowongnya saat menemani buah hatinya, bisa berkereasi melalui sejumlah keterampilan yang dapat bernilai ekonomi. Di PAUD juga proses layanan Posyandu dapat dilakukan, di PAUD juga pengembangan kemampuan anak-anak akan diasah lebih awal, sebelum memasuki usia sekolah. Sehingga harapannya kemudian, lima enam tahun kedepan akan tercipta kekuatan ekonomi baru berbasis rumah tanggah di Mateng.
Harapan ini kemudian bagi seorang bupati yang menyandang gelar doktor pemerintahan bukanlah sebuah keniscayaan. Junda percaya apa yang dilakukan hari ini akan menghasilkan sesuatu yang besar d iwaktu akan datang.
Tapi semua itu tidak akan berjalan sebagaimana grand design yang menjadi pilar berjalannya program PUEKa, kalau kemudian instansi terkait atau SKPD terkait tidak memiliki komitmen yang kuat mewujudkan mimpi besar ini.
Sebab bagi bupati, program PUEKa adalah sebuah program yang menjawab kegelisahan masyarakat Mateng hari ini akankah memimpikan hidup yang sejahtera itu sesuatu yang bisa tercapai atau tidak. PUEKa menjadi rel untuk mengantar harapan itu terwujud kelak.
“Saya memulai ini sebagai bentuk tanggungjawab mewujudkan harapan masyarakat. Saya berharap kita. Semua SKPD mesti bertanggungjawab atas suksesnya program ini,” urai Junda Maulana.
Menariknya, pada program PUEKa yang terintegral ini, pengurus PAUD yang telah mengikuti pelatihan akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 10 juta tiap PAUD dari Pemkab Mateng. Jika program dalam enam bulan kedepan program itu dinyatakan berjalan dan berhasil, maka Bupati akan melakukan kunjungan Kementerian Koperasi dan UKM guna memohon dukungan anggara.
Kalau menyimak dari awal, sejumlah harapan yang disampaikan oleh masyarakat, semua masyarakat di Mateng mau berubah, mau maju, Lalu dimana peran pemerintah atas harapan masyarakat ini? Peran pemerintah adalah mendorong program pemberdayaan. Ini juga dalam rangka mencapai target bagaimana memberikan akses bagi anak usia 0-6 tahun untuk mendapatkan pendidikan usia dini secara layak.
Sebab sampai saat ini angka partisipasi baru 40 persen dari target RPJMD 70 persen. Sebab kita mengharapkan pada tingkat Taman Kanak-kanak itu juga kan terbatas.
Olehnya melalui PUEKa ini PAUD berjalan yang didalamnya dimasukan program integral, seperti Posyandu, imunisasi, bina keluarga balita (BKB) dengan demikian waktu yang terbuang tadi saat menanti anak anak mereka pulang dari aktivitasnya sudah tidak terbuang karena adanya program ini.
Satu yang pasti menjadi catatan penting untuk PUEKa di Mateng, meskipun program ini adalah warna program yang sama di tempat lain, tapi semangat yang ditunjukan oleh Pemkab Marteng dibawah kepemimpinan Junda Maulana, patut mendapat apresiasi tinggi. Karena lewat tangan dinginya mampu melahirkan sebuah aplikasi program sangat tepat untuk mengantar harapan kesejahteraan masyarakat Mateng.
Sebagaimana juga kegelisahan Junda, ini juga kegelisahan penulis. Sanggupkan para pembantu bupati yang berada di SKPD terkait, menjaga, mengawal serta mewujudkan semangat yang tertuang dalam program PUEKa? Sebab ini adalah soal komitmen kita bersama sama kepada rakyat Mateng.

Rabu, 04 Juni 2014

Desa di Mamuju Tengah Dapat Rp250 Juta untuk program bangun desaku

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat telah menyiapkan anggaran pembangunan desa dengan jumlah dana masing-masing Rp250 juta/desa.
“Di Mateng kita telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan 54 desa/lurah pada lima kecamatan yang ada di daerahnya. Masing-masing desa telah diplot anggaran sebesar Rp250 juta,”kata Bupati Mamuju Tengah Dr.Junda Maulana di Mamuju, Minggu.
Alokasi anggaran tersebut merupakan upaya pemkab Mateng dalam menjalankan program Bangun Desaku setelah daerah ini resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di tahun 2013.
“Ini salah satu program unggulan pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Mateng di tahun 2014. Dana itu diharapkan bisa mempercepat laju pembangunan di masing-masing desa yang ada di Mateng,”jelasnya.
Junda mengatakan, sebagai daerah yang baru dengan jumlah penduduk sebanyak 112.085 jiwa, maka beragam permasalahan yang dihadapi cukup kompleks, terutama menyangkut tingkat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang.
“Kita berharap agar masyarakat desa bersama pemerintah desa dapat menjalankan seluruh program yang dianggap prioritas pada masing-masing desa,” harapnya.
Program pembangunan desa kata Junda, juga dimaksudkan untuk menyiapkan Pemerintah Desa dalam menghadapi efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dimana kata mantan Kepala Bappeda Mamuju ini menyampaikan, setiap desa akan mengelola dana dari pemerintah dalam jumlah yang cukup besar.
“Sebentar lagi penerapan Undang-undang Desa akan memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran yang cukup besar. Makanya, dengan anggaran ini, juga memberikan kesempatan bagi Pemdes se Mamuju Tengah untuk menghadapi efektifitas undang-undang itu,” jelasnya.
Karena itu kata dia, agar anggaran yang akan disalurkan bagi setiap Desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mendasar dari setiap wilayah desa.
“Kita tentu berharap, agar anggaran itu tidak disia-siakan. Semoga dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan prioritas setiap wilayah desa, sebab daerah ini masih dalam tahap perkembangan. Makanya, harus di optimalkan agar seluruh desa di daerah Mateng dapat lebih maju dan berkembang,” kata Junda. M Yusuf

Pergub Mateng Mengenai Program Bangun Desaku TA 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANGUN DESAKU

KABUPATEN MAMUJU TENGAH

I. PENDAHULUANy

1. Latar Belakang

Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari enam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Secara geografis Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan Undang-Undang pembentukannya memiliki Luas 3.014,37 km², terdiri dari 5 kecamatan, 54 desa, dan 2 UPT.

Berdasarkan data BPS Tahun 2013, Kabupaten Mamuju Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 112.085 jiwa, dengan jumlah 26.472 rumah tangga. Untuk lebih rincinya data berikut ini menyajikan jumlah penduduk per Kecamatan, yaitu :

No	Kecamatan	Desa/ UPT	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Banyaknya Rumah Tangga
1	Budong Budong	11	222,39	24.247	109	5.674
2	Pangale	9	111,70	11.965	107	3.073
3	Topoyo	15	869,89	27.537	32	6.540
4	Karossa	13	1.138,30	23.104	20	5.119
5	Tobadak	8	536,29	25.232	47	6.066
Jumlah		54 Desa, 2 UPT	2.878,57	112.085	39	26.472

Sumber : BPS 2013

Jika kita bandingkan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk maka rata-rata per kilometernya wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dihuni oleh 39 orang penduduk. Luas wilayah di atas berdasarkan data antara BPS dan Undang-Undang terdapat perbedaan. Jumlah secara terperinci per kecamatan untuk sementara menggunakan data BPS, sambil menunggu konfirmasi dan kejelasan data dari Bakorsurtanal.

Menurut data tersebut, penduduk yang terbanyak berada di Kecamatan Topoyo yang berbatasan langsung dengan ibukota Kabupaten, yaitu sejumlah 27.537 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pangale, yaitu 11.965 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka Kecamatan Budong-Budong merupakan Kecamatan terpadat jumlah penduduknya yaitu 109 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Karossa dihuni hanya oleh 20 jiwa per kilometer perseginya.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin maka diperoleh data bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Jika dilihat dari tahun 2011, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 3 persen untuk tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2011 (Jiwa)			Jumlah Penduduk 2012 (Jiwa)
No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Budong Budong	12.190	11.486	23.676	12.427	11.820	24.247
2	Pangale	6.025	5.820	11.845	6.047	5.918	11.965
3	Topoyo	13.886	12.844	26.730	14.231	13.306	27.537
4	Karossa	11.813	11.014	22.827	11.916	11.188	23.104
5	Tobadak	13.010	11.511	24.521	13.313	11.919	25.232
Jumlah		56.924	52.675	109.599	57.934	54.151	112.085

Sumber : BPS 2013

Potensi jumlah penduduk ini dapat optimalkan untuk menggerakkan pembangunan. Penduduk laki-laki yang relatif besar dibanding dengan jumlah penduduk perempuan dapat saja mengindikasikan terjadinya migrasi penduduk kelompok pekerja ke Kabupaten Mamuju Tengah sebagai sebuah daerah otonomi baru dengan berbagai sumber pendapatan dibidang pertanian. Budidaya tanaman perkebunan dengan areal yang cukup luas memang membutuhkan tenaga kerja. Migrasi penduduk untuk mencari pekerjaan dapat terjadi pada daerah ini.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data BPS 2013, Kabupaten Mamuju termasuk Kabupaten Mamuju Tengah cukup tinggi, yaitu sebesar 11,48 persen. Angka pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Sumber : BPS 2013

Kontribusi terbesar yang disumbangkan dalam pertumbuhan ekonomi tersebut diperoleh dari lapangan usaha jasa, kemudian pertanian dan perdagangan serta disusul oleh lapangan usaha lainnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonomi, pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan masyarakat.

Pertanian menempati posisi pertama dengan 48,28 persen masyarakat yang bergerak disektor ini. Kemudian disusul sektor jasa dan diurutan ketiga sektor perdagangan. Struktur ekonomi masyarakat ini menjadi pondasi bagi ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi perekonomian nasional dan global. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Sumber : BPS 2013

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah menurut data BPS tahun 2013 adalah sebesar Rp. 12.596.588,- . potensi yang besar yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat menjadi modal yang baik dalam upaya menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Sejak pelantikan Penjabat Bupati Mamuju Tengah pada tanggal 8 Juli 2013, dalam upaya konsolidasi dan guna melihat langsung kondisi wilayah dan masyarakat, Penjabat Bupati telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai desa dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam kunjungan ini ditemukan fakta bahwa kondisi infrastruktur wilayah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Disamping kondisi sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan serta kondisi perekonomian.

Keterbatasan infrastruktur ini dirasakan hampir merata pada semua wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. Kondisi terparah tentu saja dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antara wilayah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa dalam kondisi rusak parah. Bahkan pada musim hujan, jalanan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Bahkan pada beberapa wilayah tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Akibatnya aksesibilitas dan mobillitas masyarakat menjadi terbatas, bahkan terputus. Tentu saja kondisi ini menyebabkan hasil-hasil pertanian tidak dapat dipasarkan, yang berujung pada kerugian.

Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan juga relatif terbatas. Pada wilayah-wilayah tertentu pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara memadai. Bahkan ditemui, terdapat sekolah yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang bertempat di kolong-kolong rumah dengan kondisi apa adanya. Pengembangan anak usia dini (PAUD) juga tidak berkembang dengan baik. Di Desa terkadang banyak ditemui lembaga dan bangunannya, namun tidak memiliki aktivitas. Kalau pun ada kegiatan, anak yang bermain di lembaga-lembaga tersebut, jumlahnya sangat minim. Tenaga pendidik PAUD juga sangat terbatas. Disamping jumlah dan kualitasnya terbatas, tidak adanya insentif bagi tenaga pendidik PAUD, menjadi alasan kurang berkembangnya PAUD. Lembaga PAUD belum menjadi kebutuhan bagi orang tua yang memiliki anak usia dini. Angka partisipasi sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar dan menengah, juga perlu ditingkatkan. Anak-anak putus sekolah di Desa perlu dikembalikan ke sekolah. Desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pelayanan kesehatan juga sama, walau pun terdapat poskesdes dan posyandu dengan bangunan seadanya, namun tidak memiliki tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang terbatas, dengan sarana pelayanan yang tidak memadai, menjadi masalah dalam pemberian pelayanan kesehatan di Desa. Sementara Desa dapat mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan Desa Siaga Aktif. Diharapkan masyarakat Desa memiliki kepedulian, tanggap, mampu mengenali, dan mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan secara mandiri. Sehingga terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat desa.

Kondisi sarana dan prasarana perekonomian mengalami hal yang sama. Pasar desa pada beberapa wilayah, hanya berupa hamparan tanah kosong dengan beberapa bangunan los tempat berjualan. Pasar desa yang menjadi sarana jual beli kebutuhan masyarakat dan juga sebagai tempat pemasaran hasil pertanian, menjadi ajang transaksi apa adanya. Harga kebutuhan yang dijual dari luar desa melambung tinggi, sementara hasil pertanian masyarakat dibeli dengan harga murah. Masyarakat berada pada posisi tidak berdaya menghadapi kondisi ini. Masyarakat desa yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian, juga masih mengalami keterbatasan. Masyarakat terkendala dengan penyediaan bibit, benih, pupuk, pakan, alat-alat pertanian, bantuan modal hingga pemasaran. Akibatnya, karena kondisi tersebut, lahan pertanian yang masih sangat luas di Desa tidak termanfaatkan secara optimal.

Selain itu, sebagai garda terdepan dalam implementasi berbagai program pembangunan, Desa harus akomodatif dan familiar terhadap perkembangan program pembangunan nasional. Termasuk dalam implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinamika pembangunan telah membawa dampak yang tidak selalu positif dan menguntungkan bagi semua anggota masyarakat, terutama bagi anak-anak dan perempuan serta penyandang keterbatasan fisik/mental. Dalam kenyataannya kelompok masyarakat tersebut secara alamiah memang memerlukan perlindungan, karena secara sosial berada pada posisi yang rentan terhadap tindakan kekerasan maupun eksploitasi. Perempuan, anak dan difabel merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi krisis ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, gejolak ekonomi yang berdampak pada penurunkan daya beli keluarga, dapat secara langsung berpengaruh pada asupan gizi (nutritional intake) anak-anak yang fisiknya sedang tumbuh dan berkembang.

Demikian halnya dengan perempuan, karena dengan latar belakang ekonomi, perempuan seringkali mengalami ekploitasi. Perempuan masih dibatasi untuk dapat mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia. Untuk itu, perlu dikembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Desa. Perempuan dengan berbagai perannya dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, juga dapat memberikan andil secara ekonomi bagi keluarganya. Terbuka peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri melalui berbagai usaha ekonomi. Dalam kehidupan sosial dan politik, perempuan juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Pelaksanaan pembangunan di Desa perlu menciptakan suatu pembangunan yang berwawasan anak, yaitu suatu proses pembangunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak anak sehingga layak bagi tumbuh kembang anak. Yaitu harus memenuhi unsur-unsur hak, kepentingan dan kebutuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak di wilayah pedesaan perlu mendapat perhatian. Desa harus menjadi wilayah yang baik dan layak bagi tumbuh kembang anak.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini, juga tidak berjalan optimal. Beberapa desa bahkan tidak memiliki bangunan Kantor Desa. Belum lagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tidak dipahami oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Termasuk pengelolaan keuangan desa dan pembuatan pertangungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, berupa administrasi penduduk, penyediaan data dan administrasi perkantoran tidak berjalan dengan baik. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memahami bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Kondisi ini terjadi dihampir seluruh Desa. Sementara Desa menjadi lokasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, baik program dan kegiatan nasional, provinsi dan kabupaten. Akibatnya pelaksanaan pembangunan di desa hanya menjadi ajang pembangunan fisik tanpa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Karena pembangunan yang dilaksanakan jauh dari jawaban kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pada sisi lain masyarakat tidak berdaya mengelolah atau menolak program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, walaupun bukan menjadi kebutuhan mereka.

Sebagai sebuah daerah otonomi baru, Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan penataan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai garda terdepan pemerintahan. Upaya ini harus dapat disinergikan dengan upaya percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan masyarakat serta jajaran Pemerintah Desa dan Kecamatan, Penjabat Bupati Mamuju Tengah menangkap suatu keinginan yang kuat untuk melaksanakan percepatan pembangunan di tingkat desa. Potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa begitu besar.

Dari serangkaian gambaran diatas, baik ditinjau dari aspek potensi dan kendala yang ada dalam menata pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, disadari bahwa kemauan dari semua pihak untuk melakukan perubahan belumlah cukup. Namun pada tahap awal hal ini penting untuk dapat dikelola agar dapat memahami arah pembangunan yang selanjutnya menjadi visi bersama dari semua elemen/stakeholders pembangunan, untuk bergerak secara kolektif dengan peran masing-masing secara sinergi melalui aksi-aksi konkrit berbasis kolaborasi.

Seiring dengan proses tersebut, beberapa tantangan dalam mengangkat kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi perubahan sebagai konsekwensi langsung dari proses pembangunan dan kemajuan yang diharapkan tersebut, maka system pelayanan, pola fasilitasi yang berbasis pada kemampuan dan karakteristik lokal penting untuk menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan kedepan.

Kolaborasi peran menjadi sebuah harga mutlak atas arah dari perubahan yang diharapkan bersama, pola pembangunan yang berjalan secara parsial selama ini selain telah melahirkan pengaburan arah dari pembangunan, juga membuat apatisme masyarakat terhadap pembangunan yang selanjutnya membuat lemahnya peran serta segenap elemen pembangunan dalam menciptakan perubahan yang mengarah pada kesejahteraan bersama. Lemahnya empati dan rasa memiliki masyarakat atas proses dan hasil pembangunan selama ini, menuntut pemerintah daerah untuk memikirkan sebuah pola alternative, untuk melahirkan sebuah kerangka dalam membangun penataan untuk dapat memberi ruang dan peran pada semua pihak secara setara dan proporsional.

Gambaran kondisi yang dihadapi dengan fenomena dan tuntutan masyarakat guna pengembangan wilayah, menuntut Pemerintah Daerah memikirkan sebuah mekanisme atau pola yang dianggap efektif bagi daerah untuk memulai proses yang dapat memberi jaminan efektifitas serta optimalisasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah ini. Pola yang dipilih harus dapat menjamin bahwa setiap elemen stakeholders yang ada diharapkan dapat memainkan peran secara tepat guna, khususnya pada 3 elemen dasar yang dianggap penting yakni, Pengambil Kebijakan, Perencana Daerah, serta Masyarakat melalui peran Fasilitator. Ketiga elemen tersebut sesuatu yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan daerah. Untuk itu, menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membangun kolaborasi peran yang sinergis diantara ketiganya secara terorganisir.

Aspek lain yang juga tidak kalah penting dalam mengerakkan roda pembangunan di Daerah, adalah penguatan komunitas dalam perencanaan pembangunan pada level desa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Desa merupakan arah dan sekaligus basis pelaksanaan pembangunan di kabupaten Mamuju Tengah. Gambaran kondisi diatas yang menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengupayakan strategi pembangunan di desa, melalui Program Bangun Desaku. Program ini sinergi dengan program pembangunan lainnya.

2. Maksud dan Tujuan

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu, adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mulai tahun 2014, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa, akan melaksanakan Program Bangun Desaku, dengan maksud :

a. untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat dan segenap pihak bahwa pelaksanaan pembangunan desa sangatlah penting dan strategis;

b. menggugah rasa memiliki terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan di Desa;

c. melaksanakan pembangunan Desa dengan mensinergikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

d. menimbulkan kebanggaan semua pihak terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dan perkembangannya.

Melalui pelaksanaan Program Bangun Desaku, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengharapkan dapat mencapai tujuan :

a. terciptanya pemerataan pembangunan;

b. terwujudnya prakarsa dan kemandirian masyarakat Desa;

c. bangkitkan kembali gotong royong masyarakat Desa;

d. teraktualisasinya kesadaran masyarakat Desa terhadap potensi yang mereka dimiliki;

e. Desa responsif terhadap pengarusutamaan program pembangunan terkini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan melakukan pembinaan untuk :

a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan paradigma pembangunan terkini;

b. meningkatkan kapasitas Kepala Desa dan Perangkatnya dalam mengelola kegiatan pembangunan desa;

c. meningkatkan pemahaman Kepala Desa Perangkatnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. meningkatkan pengetahuan teknis Kepala Desa dan Perangkatnya dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;

e. meningkatkan pengetahuan teknis Kepala Desa dan Perangkatnya dalam pengelolaan dan pertangungjawaban keuangan desa;

3. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Bangun Desaku didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini :

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

h. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PENGORGANISASIAN

Organisasi Pelaksana Program Bangun Desaku, melibatkan semua tingkatan dan lintas sektor dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang terdiri dari :

1. Tim Pembina

Tugas Tim Pembina adalah :

a. Memberikan pembinaan secara umum terkait dengan pelaksanaan program;

b. Memberikan arahan kebijakan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan program;

c. Meminta penjelasan kepada Tim Asistensi dan Tim Pelaksana terkait dengan pelaksanaan program;

d. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program;

Tim Pembina terdiri dari :

a. Bupati

b. Sekretaris Daerah

2. Tim Asistensi

Tugas Tim Asistensi adalah :

a. Melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Program;

b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa;

c. Melaksanakan pembinaan penyusunan profil desa;

d. Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

e. Melaksanaan pembinaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program;

Tim Asistensi terdiri dari :

a. Asisten Bidang Pemerintahan

b. Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan

c. Kepala Bappeda

d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

e. Inspektur Inspektorat Kabupaten;

f. Staf Khusus Bupati;

g. Para Kepala SKPD dan Kepala Bagian Terkait :

1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;

2) Kepala Dinas Kesehatan, Keluarga Berencana dan Sosial;

3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kebersihan dan Tata Ruang

4) Kepala Dinas Perhubungan, Transmigrasi, Informasi dan Komunikasi, dan Penanggulangan Bencana;

5) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan;

6) Dinas Pertanian dan Kehutanan;

7) Kepala Bagian Pemerintahan, Satpol PP dan Catatan Sipil;

8) Kepala Bagian Ekonomi dan Lingkungan Hidup;

3. Tim Teknis

Tugas Tim Teknis adalah :

a. Menerima usulan kegiatan Program Bangun Desaku yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dari Kepala Desa melalui Camat;

b. Melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap usulan tersebut;

c. Melakukan penilaian komposisi swadaya masyarakat terhadap usulan kegiatan;

d. Bersama SKPD dan atau Bagian terkait melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan Program Bangun Desaku yang diajukan oleh Pemerintah Desa;

e. Mengambil keputusan terhadap kegiatan Program Bangun Desaku yang diusulkan oleh Kepala Desa;

f. Merekomendasikan pencairan anggaran kegiatan melalui Rekening Kas Desa kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;

g. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;

h. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pembina;

Tim Teknis terdiri dari :

a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Linmas Setda;

b. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Kesejahteraan Rakyat Setda;

c. Para Camat;

d. Kepala Bidang Pengembangan Fisik dan Prasarana Bappeda;

e. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kebersihan dan Tata Ruang

f. Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan Dinas PU Kebersihan dan Tata Ruang;

g. Kepala Bidang Verifikasi BPKPD;

h. Kepala Bidang Dinas Kesehatan, Sosial dan KB;

i. Kepala Bidang Dinas Pertanian dan Kehutanan;

j. Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;

k. Kepala Bidang Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan;

4. Sekretariat Program

Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka Tim Asistensi dibantu oleh Sekretariat Program yang terdiri dari :

a. Staf Khusus Bupati;

b. Kasubag Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian Pemdes dan Kesbang Setda;

c. Kasubag Administrasi Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Kabag Bina Program dan Kesra;

d. Kasubid Perhubungan dan Kimbangwil Bappeda;

e. Kasubid Perekonomian Bappeda;

f. Kasubid Verifikasi BPKPD;

g. Staf Pendukung;

5. Tim Pelaksana Program

Tim Pelaksana Program (TPP) berkedudukan di Desa, merupakan unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitator Desa dan Masyarakat Desa serta unsur lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tim Pelaksana Program mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi isu, permasalahan dan kebutuhan pembangunan masyarakat desa;

b. Menfasilitasi lahirnya rencana aksi dari masyarakat desa;

c. Menyusun usulan perencanaan kegiatan (rencana aksi) berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat;

d. Menyepakati rencana aksi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang ada;

e. Mengajukan usulan kegiatan Program Bangun Desaku kepada Tim Teknis;

f. Melakukan administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Program Bangun Desaku sebagai bagian dari pengelolaan administrasi keuangan desa secara umum;

g. Melaksanakan kegiatan Program Bangun Desaku;

h. Membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;

j. Mempromosikan dan mengarahkan implementasi program-program pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa;

k. Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan

TPP ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa. TPP berjumlah 7 (tujuh) orang , terdiri dari :

a. Kepala Desa

b. Perangkat Desa

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

d. Fasilitator Desa

e. Masyarakat Desa

6. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dari Program Bangun Desaku, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, yang direkruit dari Tim Pelaksana Program (TPP). Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah.

7. Fasilitator Desa

Fasilitator Desa merupakan pendamping masyarakat desa dan membantu Pemerintah Desa dalam menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan di Desa. Fasilitator Desa dibiayai oleh Pemerintah Desa. Fasilitator Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan pengembangan kemitraan dengan komunitas/masyarakat desa, untuk membangun kesadaran dan pengorganisasian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan komunitas setempat.

b. Memfasilitasi masyarakat melakukan identifikasi issu sesuai dengan fakta yang ada dalam komunitas local;

c. Memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi fakta-fakta dan potensi yang ada di masing-masing dusun;

d. Memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi isu yang dalam komunitas.

e. Mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses perumusan Rencana Aksi Masyarakat sesuai dengan issu yang ada pada setiap komunitas;

f. Memfasilitasi komunitas melakukan verifikasi atas sumberdaya yang tersedia dan bentuk dukungan yang dibutuhkan dari pihak luar;

g. Melakukan konsolidasi dan koordinasi secara intensif bersama masyarakat dan Pemerintah Desa serta pemangku kepentingan lainnya;

k. Memfasilitasi masyarakat menyusun rencana aksi berdasarkan Issu yang ada, dengan tetap berbasis pada fakta dan sumberdaya local;

l. Memfasilitasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan monitoring dari rencana aksi yang dibiayai sendiri oleh masyarakat;

m. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan evaluasi dan umpan balik dari rencana aksi yang dibiayai sendiri oleh masyarakat;

n. Memfasilitasi masyarakat membuat usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi untuk dibahas pada musrenbang desa dari rencana aksi yang mendapatkan dukungan dari luar;

o. Bersama masyarakat mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada musrenbang desa;

p. Membantu dan atau mendampingi Kepala Desa mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada Musrenbang Kecamatan;

q. Memfasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan dan monitoring kegiatan dari rencana aksi yang tidak bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat;

r. Memfasilitasi masyarakat melakukan evaluasi dan feedback kegiatan dari rencana aksi yang tidak bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat.

s. Membuat laporan monitoring dan evaluasi dari kegiatan masyarakat baik yang dibiayai sendiri oleh masyarakat maupun dari sumber pembiayaan lainnya;

t. Menyampaikan laporan pada rapat monitoring yang dilakukan oleh Forum FD, monitoring di tingkat kecamatan dan kabupaten serta rapat evaluasi;

u. Menyusun program/kegiatan berdasarkan prioritas pada Musrenbang Desa;

v. Terlibat dalam pengelolaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

8. Masyarakat.

Program Bangun Desaku menempatkan masyarakat pada posisi sentral dan strategis. Masyarakat merupakan komunitas yang menjadi obyek dan subyek pelaksanaan program. Dalam program ini masyarakat memainkan peran dalam :

a. Melakukan identifikasi fakta-fakta dan potensi yang ada di masing-masing dusun;

b. Mengidentifikasi isu yang berkembang di wilayah mereka;

c. Menyusun rencana aksi sesuai dengan issu yang ada;

d. Melaksanakan kegiatan dan monitoring dari rencana aksi yang dibiayai sendiri dan dibiayai oleh program pemerintah;

e. Melakukan evaluasi dan umpan balik dari rencana aksi yang dibiayai sendiri dan dibiayai oleh program pemerintah;

f. Membuat usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi untuk dibahas pada musrenbang desa dari rencana aksi yang membutuhkan dukungan dari luar;

g. Mempresentasikan usulan kegiatan berdasarkan rencana aksi pada musrenbang desa;

h. Melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dari rencana aksi yang mendapatkan dukungan dari luar.

i. Melakukan evaluasi dan umpan balik kegiatan dari rencana aksi yang mendapatkan dukungan dari luar.

III. Mekanisme Pelaksanaan

1. Prinsip pelaksanaan

Program Bangun Desaku dilaksanakan dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Terpadu, yaitu terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan semua pelaku pembangunan;

b. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif, bekerjasama, gotong-royong atau saling tolong menolong serta saling menghargai dalam suatu ikatan kekeluargaan untuk membangun desa;

c. Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sesuai dengan kapasitas masyarakat;

d. Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan;

e. Transparan dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, legal maupun administratif;

f. Musyawarah dan prioritas, yaitu proses pengambilan keputusan oleh masyarakat desa menyangkut kepentingan masyarakat desa dengan memilih kegiatan yang utama dan mendesak serta kemanfaatannya yang banyak menjangkau masyarakt dan lebih besar untuk pengentasan kemiskinan;

g. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

2. Bentuk dan Jenis Kegiatan

Pada dasarnya pelaksanaan Program Bangun Desaku berupaya mendorong dan membangkitkan kembali semangat gotong-royong masyarakat melalui kegiatan yang memanfaatkan sumber daya sendiri atau swadaya dan prakarsa masyarakat secara mandiri. Namun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat karena keterbatasan sumber daya. Kegiatan-kegiatan ini, dalam implementasinya baik sebagian maupun keseluruhan perlu mendapat dukungan pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten. Juga terdapat kegiatan karena sifatnya yang spesifik, sehingga kegiatan tersebut keseluruhannya harus dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten.

Pelaksanaan Program Bangun Desaku mengarahkan kegiatan untuk dapat di-swakelola-kan oleh Pemerintah Desa, dengan memanfaatkan sumber daya dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari desa setempat, serta dilaksanakan secara gotong-royong oleh masyarakat desa. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut, haruslah sebagian merupakan swadaya dari masyarakat desa setempat. Kontribusi swadaya masyarakat pada suatu kegiatan dalam Program Bangun Desaku, paling sedikit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari keseluruhan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Komponen kegiatan yang dapat di-swadaya-kan dalam pelaksanaan kegiatan Program Bangun Desaku dapat berupa :

a. Tenaga kerja;

b. Bahan atau material;

c. Komsumsi atau makan minum;

d. Jasa;

e. Lahan/tanah; atau

f. Lainnya yang dapat dikonversi atau dinilai dengan sebagian biaya kegiatan.

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam Program Bangun Desaku meliputi :

a. Pembangunan infrastruktur dasar;

b. Pembangunan infrastruktur ekonomi;

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;

d. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;

e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

f. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan;

g. Pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan pemberdayaan keluarga;

h. Pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan anak;

i. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang olah raga, kesenian/kebudayaan;

j. Program pembangunan terkini dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Program Bangun Desaku dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan paradigma pembangunan terkini. Sebagai gambaran, berikut ini diberikan contoh jenis kegiatan dari program pembangunan yang dapat dilaksanakan, antara lain :

a. Pembangunan infrastruktur dasar :

1) Jalan desa;

2) Jembatan desa;

3) Drainase;

4) Sanitasi;

5) Air bersih;

6) Saluran irigasi;

7) Dekker;

8) Listrik desa;

9) Dan lain-lain

b. Pembangunan infrastruktur ekonomi:

1) Pembangunan Pasar desa;

2) Rehabilitasi pasar desa;

3) Pembangunan los pasar;

4) Pembenahan lingkungan;

5) Dan lainnya.

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat :

1) Bantuan untuk pengembangan Program PUEKa.

2) Bantuan peralatan kerja;

3) Pengadaan bibit pertanian, bibit ternak dan bibit perikanan;

4) Pengadaan alat pertanian;

5) Pengadaan pupuk;

6) Dan lainnya.

d. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran;

1) Pembangunan kantor desa;

2) Rehabilitasi kantor desa;

3) Penambahan ruang kantor;

4) Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor;

5) Pembuatan pagar kantor;

6) Pembenahan taman/lingkungan kantor;

7) Pemasangan instalasi listrik;

8) Dan lainnya.

e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

1) Pembangunan posyandu/poskesdes;

2) Rehabilitasi posyandu/poskesdes;

3) Penyediaan mebeleur posyandu/poskesdes;

4) Pembangunan sarana air bersih;

5) Pembangunan jamban keluarga;

6) Penyediaan insentif untuk tenaga kesehatan sukarela desa pada Posyandu/poskesdes;

7) Kegiatan yang diarahkan untuk mempromosikan PHBS;

8) Kegiatan yang diarahkan pada pengembangan Desa Siaga Aktif;

9) Pendataan profil kesehatan masyarakat desa;

10) Dan lainnya.

f. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan;

1) Pembangunan PAUD;

2) Rehabilitasi PAUD;

3) Penambahan ruang bermain/belajar PAUD;

4) Pengadaan alat peraga/alat bermain lembaga PAUD;

5) Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik lembaga PAUD;

6) Pendataan anak putus sekolah;

7) Dan lainnya.

g. Pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan pemberdayaan keluarga;

1) Kegiatan yang diarahkan untuk pengembangan Desa PRIMA (perempuan indonesia maju dan mandiri);

2) Kegiatan PKK;

3) Kegiatan sosialisasi;

4) Dan lainnya.

h. Pemberdayaan masyarakat di bidang perlindungan anak;

1) Kegiatan desa layak anak;

2) Kegiatan sosialisasi;

3) Dan lainnya;

i. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang olah raga, kesenian/kebudayaan;

1) Fasilitasi sarana dan prasarana lapangan olah raga;

2) Fasilitasi sarana dan prasarana kesenian desa;

3) Pembinaan keolahragaan pemuda desa;

4) Pembinaan sangar seni;

5) Dan lainnya

j. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan;

(1) Pembinaan remaja mesjid;

(2) Pembinaan majelis taklim;

(3) Fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah;

(4) Kegiatan ceramah keagamaan;

(5) Pembinaan TPQ;

(6) Dan lainnya.

k. Program pembangunan terkini dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

3. Perencanaan

Kegiatan Program Bangun Desaku merupakan kegiatan yang telah disepakati masyarakat desa untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup, peningkatan kualitas kehidupan, peningkatan produktivitas ekonomi, pelaksanaan pembangunan, dan mendapatkan pelayanan pemerintah. Kegiatan Program Bangun Desaku merupakan kegiatan yang dirumuskan dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, atau kegiatan lainnya yang dirumuskan dan disepakati bersama Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang dimediasi oleh Fasilitator Desa.

Setelah kegiatan tersebut disepakati sebagai kegiatan Program Bangun Desaku, selanjutnya Pemerintah Desa dibantu Fasilitator Desa membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang meliputi :

a. Jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material, dan peralatan;

c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);

d. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan);

e. Lokasi kegiatan (peta kecamatan/desa/dusun);

f. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB);

g. Perkiraan besaran swadaya masyarakat;

Penyusunan Perencanaan Program Bangun Desaku mengikuti siklus perencanaan secara reguler melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan sampai ke Musrenbang Kabupaten. Namun untuk pelaksanaan tahap awal di tahun 2014, perencanaan kegiatan dapat melalui musyawarah masyarakat desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan dipandu oleh Fasilitator Desa, atau kegiatan yang telah dihasilkan pada Musrenbang Desa. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan prioritas berikutnya dari usulan kegiatan yang diprioritaskan pada Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Kegiatan yang diusulkan menjadi kegiatan Program Bangun Desaku, adalah kegiatan yang telah menjadi bagian atau kegiatan yang tercantum dalam APBDes.

4. Pelaksanaan Program

Program Bangun Desaku mulai dilaksanakan pada Tahun 2014. Sebagai tahun pertama pelaksanaan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yang muatannya dominan pada penguatan kapasitas. Hal tersebut adalah pelaksanaan rekruitmen dan pelatihan bagi Fasilitator Desa, peningkatan kapasitas Pemerintah Desa, seminar bagi pengambil kebijakan, dan diklat bagi perencana. Kemudian terkait dengan pelaksanaan Program, beberapa hal juga perlu dilakukan yaitu verifikasi kegiatan, penyaluran anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Rangkaian tahapan ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dari awal, ada juga yang dapat dilakukan kemudian. Untuk rekruitmen dan pelatihan fasilitator desa serta peningkatan kapasitas Pemerintah desa, perlu dilaksanakan segera. Rangkaian kegiatan ini adalah :

a. Pelatihan Fasilitator Desa (Fasdes)

Untuk mendampingi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalam Program Bangun Desaku, maka diadakan Fasilitator Desa. Fasilitator Desa direkruit dari penduduk yang memenuhi persyaratan, dan telah melalui proses seleksi. Sebelum melaksanakan tugas, Fasilitator Desa dilatih oleh Pemerintah Kabupaten. Setelah menjalani pelatihan, atas rekomendasi Pemerintah Kabupaten, Fasilitator Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Honorarium Fasilitator Desa dibiayai melalui APBDesa, yang besarannya akan ditentukan melalui Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara umum Desain materi Pelatihan akan bertumpu pada Tahapan Mikro Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 tahapannya, yang terdiri dari :

(1) Lokakarya “Pengembangan Kemitraan”

(2) Training “Analisis Issu berbasis Masyarakat”

(3) Training Perumusan “Rencana Aksi” kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

(4) Lokakarya Latihan Implementasi dan Monitoring

- Lokakarya dan konsultasi Implementasi Rencana Aksi

- Training Monitoring Berbasis Masyarakat

(5) Training Evaluasi dan Feedback

Kelima tahapan diatas akan diarahkan untuk memberikan gambaran dan teknik bagi peserta dalam memfasilitasi masyarakat khususnya ditingkat Persiapan sosial (Social Preparation) sedang untuk perencanaan dan pola pengembangan kolaborasi peran dalam perencanaan, akan dikombinasi dengan konsep mengenai PLSD (partiscipatory Local Social Development) atau Pengembangan Masyarakat Lokal Secara Partisipatif.

Tujuan Pelatihan ini adalah menciptakan fasilitator yang mempunyai kemampuan untuk mengenali dan memfasilitasi inisiatif-inisiatif masyarakat yang didampinginya serta mampu membangun sinergitan peran secara kolaboratif dengan segenap elemen pembangunan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa

Untuk dapat melaksanakan Program Bangun Desaku, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus memiliki pengetahuan dan kapasitas yang memadai. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebagai bagian dari Program Bangun Desaku, sebelum pelaksanaan program, maka akan dilakukan sosialisasi bagi Kepala Desa dan pelatihan teknis bagi Perangkat Desa. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis Kepala Desa beserta Perangkat Desanya dalam pelaksanaan program, penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, pengelolaan keuangan dan pertangungjawaban keuangan desa.

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis ini akan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintah Desa Setda kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan ini meliputi :

1) Sosialisasi Program bagi Para Kepala Desa;

2) Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;

3) Pelatihan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;

4) Pelatihan Teknis Penyusunan Profil Desa;

5) Sosialisasi teknis pelaksanaan Program Bangun Desaku bagi Pemerintah Desa.

c. Seminar Bagi Pengambil Kebijakan

Kegiatan Seminar dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada Para Pengambil Kebijakan dalam hal ini Para Pejabat eselon II atau Pimpinan SKPD dan Anggota DPRD. Harapannya dilevel pengambil kebijakan, pelaksanaan Program terpahami dengan baik. Sehingga terjadi kolaborasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Usulan dari tingkat bawah dapat direspon dengan baik pada level pengambil kebijakan.

d. Diklat Bagi Perencana

Kegiatan pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat perencana ditingkat komunitas/masyarakat desa/kelurahan, hal ini terkait dengan upaya daerah ,untuk meningkatkan efektifitas perencanaan yang selama ini terkadang mengalami hambatan, khususnya sinergitas antara penerapan mekanisme perencana Top-Down dan Buttom-Up.

Kondisi diatas berpengaruh pada lemahnya pencapaian target atas standar pencapaian perencanaan yang telah disepakati secara nasional dan terlebih lagi pada pencapaian target-target pembangunan Daerah, jika ditilik dari beberapa tinjauan keterbatasan sumberdaya manusia khususnya ditingkat komunitas/desa masih sangat lemah pada ketersediaan tenaga yang dapat memfasilihtasi proses perencanaan dan pengawalan pembangunan, juga pada aspek singkronisasi perencanaan dari atas dan bawah. kondisi inilah yang menghantar pentingnya untuk menginisiasi kegiatan pengembangan kapasitas ini, berua training untuk membangun kesepahaman dan menyiapkan kapasitas dalam mengawal proses-proses yang menjadi titik lemah diatas, dan atas tinjauan itu pula design/rancangan materi ini dikembangkan.

5. Verifikasi kegiatan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah dibuat, diajukan oleh Kepala Desa kepada Tim Teknis Pemerintah Kabupaten (T2PK) melalui Camat. RKP yang telah diterima oleh T2PK selanjutnya dilakukan verifikasi. TAPK melakukan verifikasi berupa penilaian dan kelayakan usulan berupa :

1) Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB);

2) Jadwal pelaksanaan kegiatan;

3) Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material, dan peralatan;

4) Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);

5) Spesifikasi teknis (apabila diperlukan);

6) Lokasi kegiatan (peta kecamatan/desa/dusun);

7) Besaran swadaya masyarakat dalam kegiatan tersebut;

Selain verifikasi administrasi usulan kegiatan, bila diperlukan T2PK dapat meninjau lokasi kegiatan untuk konfirmasi kegiatan kepada masyarakat, melihat pelaksanaan kegiatan dan menilai besaran swadaya masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dalam kegiatan Program Bangun Desaku menentukan rekomendasi T2PK. Rekomendasi oleh T2PK adalah berisi dapat atau tidaknya anggaran Program Bangun Desaku disalurkan ke Rekening Kas Desa oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Bila rekomendasi T2PK menyatakan suatu kegiatan belum dapat dilaksanakan, maka T2PK menyampaikan kepada Tim Pelaksana Program melalui Camat mengenai kegiatan tersebut disertai pertimbangan perbaikan teknis. Kegiatan yang telah dilakukan perbaikan teknis dapat diajukan kembali kepada T2PK melalui Camat.

6. Penyaluran Anggaran

Atas rekomendasi T2PK, Kepala BPKPD menyalurkan anggaran kegiatan Program Bangun Desaku ke Rekening Kas Desa. Untuk penyaluran anggaran tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu :

1) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Kas Desa;

2) Rekening Giro Kas Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara kas Desa;

3) Surat Pernyataan Kepala Desa bahwa kegiatan tersebut masuk dalam APBDes.

Pemerintah Desa menyiapkan Bendahara Kas Desa yang akan mengelola anggaran kegiatan Program Bangun Desaku yang bersumber dari Penerimaan Desa. Pengelolaan anggaran kegiatan Program Bangun Desaku merupakan bagian yang menyatu dengan pengelolaan keuangan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

7. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Program Bangun Desaku dapat lebih dahulu dilaksanakan, sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis Pemerintah Kabupaten (T2PK), utamanya kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan swadaya masyarakat. Hal ini untuk mempermudah verifikasi besaran swadaya masyarakat pada kegiatan tersebut. Yang utama dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut telah dimusyawarahkan dan telah disepakati oleh masyarakat desa, bahwa kegiatan tersebut merupakan prioritas, kegiatan tersebut masuk dalam APBDes, dan adanya komitmen masyarakat terhadap swadaya pada kegiatan tersebut. Komitmen ini menyangkut pelaksanaan dan pemeliharaannya. Pelaksanaan kegiatan Program Bangun Desaku di Desa dilakukan oleh Tim Pelaksana Program (TPP) yang diketuai oleh Kepala Desa. TPP bersama dengan masyarakat desa atas petunjuk Kepala Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan Program Bangun Desaku. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Bangun Desaku, Kepala Desa agar mempedomani :

1) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);

2) Pedoman Pelaksanaan Program Bangun Desaku;

3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

8. Penganggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawabannya

Penganggaran kegiatan Program Bangun Desaku masuk dalam batang tubuh APBDesa. Pengelolaan keuangan kegiatan Program Bangun Desaku juga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan APBDesa. Pertanggungjawaban keuangan kegiatan Program Bangun Desaku mengikuti pola pertanggungjawaban keuangan Desa melalui APBDesa. Untuk selanjutnya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

9. Laporan

Laporan kegiatan dibuat oleh Pemerintah Desa kepada Sekretariat Program melalui Camat. Laporan dari Pemerintah Desa kemudian dihimpun oleh Sekretariat Program untuk disampaikan kepada Tim Asistensi dan Tim Pengarah. Laporan Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan;

b. Laporan pelaksanaan, berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan solusi;

c. Laporan Program, berisi rangkuman keseluruhan laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Desa;

d. Menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

IV. Siklus Implementasi Program

Pelaksanaan Program Bangun Desaku menitiberatkan pada rencana aksi yang dihasilkan dari interaksi antara Fasilitator Desa dengan masyarakat desa. Rencana aksi ini akan menghasilkan 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu :

V. Pembinaan dan Pengawasan

2. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan Program Bangun Desaku dilaksanakan melalui pemberian pedoman pelaksanaan, perencanaan, pengembangan kegiatan, bimbingan, sosialisasi, pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Seluruh SKPD dan Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah wajib melaksanakan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembinaan tersebut meliputi :

a. Penyelenggaraan administrasi desa dilakukan oleh Bagian Pemerintah Desa;

b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa akan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;

c. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan;

d. Pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan, kebudayaan dan keolahragaan dilakukan oleh Dinas pendidikan;

e. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur akan dibina secara teknis oleh Dinas Peklerjaan Umum;

f. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Camat;

g. Pemberdayaan masyarakat di setiap sektor dilakukan oleh Dinas terkait;

h. Pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan pelaksanaan program pembangunan dilakukan oleh Bappeda;

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, agar masing-masing SKPD senantiasa berkoordinasi dengan Camat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. Pemantauan dilakukan oleh Tim Pengarah dibantu oleh Tim Asistensi guna mengendalikan kegiatan Program Bangun Desaku agar sesuai yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan pada seluruh komponen program dan pelaksanaan kegiatan.

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan kegiatan Program Bangun Desaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana kerja bidang pengawasan yang dibuat.

4. Evaluasi dan Umpan Balik

Hasil pembinaan dan pengawasan menjadi bahan evaluasi. Evaluasi disusun oleh Sekretariat Program berdasarkan bahan hasil pembinaan dan pengawasan yang disampaikan oleh masing-masing SKPD, Bagian dan Camat. Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan feed back (umpan balik) dalam peningkatan pelaksanaan Program Bangun Desaku.

VI. Penutup

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, Program Bangun Desaku mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sinergi dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa akan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan upaya ini dapat menggairahkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Diharapkan dengan Program Bangun Desaku, peningkatan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa dapat berdampak positif pada pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah secara menyeluruh. Karena keberhasilan pencapaian pembangunan pada tingkat Kabupaten, tentunya didukung oleh hasil pembangunan dari tingkat Desa. Sinergi antar level pemerintahan dengan program dan kegiatan masing-masing sektor akan menciptakan efektifitas pencapaian sasaran pembangunan. Sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat terwujud secara optimal.

Demikian Pedoman Pelaksanaan Program Bangun Desaku ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi segenap pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

BUPATI MAMUJU TENGAH

DR. JUNDA MAULANA, M.Si